Pemaknaan Kampanye: Ironi Sebuah Aturan

Pemaknaan Kampanye: Ironi Sebuah Aturan

Dalam setiap perhelatan menjelang pemilu, peraturan tentang pelaksanaan kampanye selalu menjadi isu menarik. Sementara penyelenggara pemilu selalu bersikap tegas atau setidaknya menunjukkan imej yang demikian, pelanggaran terhadap aturan kampanye hampir selalu terjadi. Karena pelanggaran-pelanggaran selalu ada, sering kali tanpa kemampuan yang memadai dari sisi penyelenggara untuk mengambil tindakan, aturan kampanye cenderung kehilangan legitimasi dan membuat peserta pemilu yang tidak melanggar kelihatan lugu secara politik. Mengapa kecenderungan ini bisa terjadi?


Pertama, aturan pelarangan kampanye itu sendiri adalah sesuatu yang bermasalah. Seringkali aturan ini dibuat tanpa mengindahkan perbedaan mendasar antara kampanye politik dan kampanye pemilu. Pengabaian ini menimbulkan masalah karena kampanye politik dan kampanye pemilu memiliki makna, fungsi dan posisi yang berbeda dalam kehidupan politik suatu masyarakat.

Secara garis besar kampanye adalah aktifitas mempromosikan partai, kandidat atau kebijakan tertentu untuk memperoleh dukungan masyarakat luas. Kampanye politik, berbeda dengan kampanye pemilu, umumnya bersifat jangka panjang dan terus menerus dan hampir mustahil dibatasi. Karena kampanye ini bertujuan membangun citra politik yang spesifik tentang partai atau kandidat dalam konteks membentuk dan membina dukungan dan basis politik di tengah masyarakat yang bersifat bertahan lama dan tidak hanya dalam rangka pemilu. Kampanye jenis ini selalu dilakukan dengan cara yang lebih interaktif dan bermaksud mencari pemahaman bersama dalam rangka menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Produk utama kampanye politik bukan jumlah suara, tapi pengungkapan masalah bersama, penyusunan agenda publik dan perumusan jalan keluar. Semua proses ini di satu sisi merupakan hasil dialog dan hubungan yang cenderung setara antara partai atau kandidat dengan masyarakat. Di sisi lain merupakan upaya partai atau kandidat mengimplementasikan ideologi dan nilai-nilai yang dijunjung partai atau kandidat ke dalam masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat. Artinya, kampanye politik adalah aktivitas sangat penting saat partai atau kandidat menjalankan fungsi-fungsi politik paling mendasar seperti: pendidikan politik, artikulasi kepentingan dan rekrutmen politik. Kampanye ini jelas tidak boleh dilarang dan justru harus digalakkan agar partai atau kandidat benar-benar bekerja sebagai layaknya sebuah partai atau seorang kandidat pemimpin yang tidak hanya baru aktif saat menjelang pemilu.

Sebaliknya kampanye pemilu, dari namanya saja, bisa diketahui bersifat jangka pendek. Tujuannya hanya untuk memobilisasi dukungan dan menggiring pemilih ke bilik suara. Kampanye cenderung bersifat satu arah dengan memberi tekanan yang sangat besar pada harapan dan janji jika memenangkan pemilu. Produk utama kampanye ini adalah janji-janji politik di satu sisi dan dukungan di bilik-bilik suara di sisi lainnya. Hubungan antara partai atau kandidat dalam konteks ini karenanya tidak bersifat permanen, cenderung pragmatik dan sangat tergantung pada program konkrit dalam bentuk aktivitas fisik yang diberikan saat kampanye dan tidak permanen.

Berbeda dengan kampanye politik, kampanye pemilu tidak bisa dilakukan tanpa batas. Karena tujuannya yang sangat spesifik untuk memperoleh dukungan di bilik suara, kampanye jenis ini memang sejak awal dimaksudkan hanya untuk aktivitas menjelang pemilu. Persoalannya seringkali pengaturan atau pelarangan kampanye dalam waktu tertentu ini tidak disadari perbedaannya oleh penyelenggara maupun peserta. Akibatnya pembatasan yang jelas lebih tepat diterapkan untuk kampanye pemilu juga menyebabkan kampanye politik yang justru harus dilakukan terus menerus ikut-ikutan dilarang. Dalam hal ini apa yang dianggap sebagai pelanggaran dalam berkampanye bisa jadi bukan pelanggaran jika apa yang sedang dilakukan partai atau kandidat adalah kampanye politik.

Kedua, sekalipun bisa disepakati bahwa kampanye pemilu perlu dibatasi, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebelum batas dan jangka waktu kampanye ditentukan. Seringkali aturan semacam ini dibuat berdasarkan kecurigaan bahwa partai atau kandidat cenderung melakukan kecurangan yang luas dikenal dengan istilah “mencuri start”. Tapi pada dasarnya, seperti yang akan dibahas di bawah ini, aturan yang sama mengabaikan faktor-faktor seperti pentingnya tekanan pada aspek dialogis ketimbang janji-janji politik dan starting point para kandidat yang berbeda-beda.

Pertama-tama aturan pembatasan kampanye pemilu perlu memperhatikan pentingnya aspek dialog dan hubungan yang cenderung interatif antara partai atau kandidat dengan para calon pemilih. Tekanan pada arti penting dialog membuat kampanye pemilu mustinya mendapat alokasi waktu yang lebih longgar. Karena proses dialog dan upaya membangun saling pengertian antara partai atau kandidat dan pemilih sulit dibayangkan bisa dilakukan dalam hitungan tiga atau empat bulan. Sebaliknya jika masa kampanye dibuat sangat terbatas dengan berbagai aturan yang juga sifatnya membatasi partai atau kandidat, maka sudah bisa di duga banyak hal negatif bisa terjadi.

Bisa dibayangkan kampanye yang serba terbatas ini akan sulit mengedepankan dialog. Jumlah pemilih yang banyak dan cakupan dapil yang luas akan semakin mempersulit proses dialog. Kampanye kemudian bisa menjadi sangat pragmatis; berisi janji-janji dan harapan yang seringkali sangat tidak mendidik; dan, sudah tentu yang paling parah dari semua ini adalah penggunaan hadiah dalam bentuk uang tunai ataupun bantuan barang dan pembangunan fisik sebagai satu-satunya cara yang paling masuk akal untuk memobilisasi dukungan. Artinya, jika tidak berhati-hati, aturan pembatasan kampanye justru berpotensi besar membuat kampanye pemilu menjadi tidak bermutu dan terperangkap dalam politik uang yang justru ingin diperangi.

Disini apa yang dikenal sebagai pelanggaran kampanye pemilu seringkali tidak lain dari upaya partai atau kandidat tertentu untuk membangun dukungan melalui proses-proses yang lebih cerdas seperti dialog dan membangun pemahaman bersama. Upaya seperti ini mudah menjadi pelanggaran karena perlu dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama dari masa kampanye yang dibolehkan. Tapi sesungguhnya model kampanye seperti ini yang perlu diapresiasi karena berpotensi meminimalisir politik uang.

Selain pentingnya memperhatikan aspek dialogis, pembuatan aturan kampanye juga perlu mempertimbangkan dan bersikap adil terhadap posisi partai atau kandidat. Bagi partai atau kandidat yang sedang berkuasa, batas waktu kampanye bisa jadi tidak menjadi masalah sama sekali. Pertama, partai atau kandidat tersebut sudah dikenal luas masyarakat karena posisinya sebagai petahana. Kedua,banyak sekali program pemerintah yang dibiayai oleh negara juga bisa dengan mudahnya di klaim sebagai program partai atau kandidat petahana sehingga menjadi semacam kampanye terselubung. Ketiga, partai atau kandidat petahana juga selalu memiliki basis sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan kampanye pemilu dalam waktu singkat yang umumnya memerlukan biaya super besar.

Sebaliknya partai atau kandidat yang bukan petahana memerlukan waktu yang lebih lama untuk memobilisasi dukungan. Pertama, sekedar untuk memperkenalkan diri saja kepada calon pemilih dan membuat calon pemilih tidak curiga dan cenderung enggan dengan orang baru memerlukan waktu yang panjang dan bahkan tidak bisa dengan menggunakan uang sebesar apapun. Kedua, partai dan kandidat yang bukan petahana dalam posisi yang kurang menyenangkan karena akan cenderung memulai kampanye dengan bersikap kritis terhadap petahana. Seringkali sikap kritis ini bisa menjadi bumerang jika mengingat kecenderungan masyarakat yang masih alergi dengan kritik. Sekalipun kritik tersebut mengungkap hal yang benar, seperti mengingatkan kembali bahwa program-program pembangunan petahan bukan milik pribadinya. Ketiga, bisa dibayangkan dengan semua situasi seperti ini, partai dan kandidat yang bukan petahan akan selalu memerlukan sumber daya yang sangat besar bahkan hanya untuk bersaing secara adil.

Disini pelanggaran kampanye bisa terjadi karena partai atau kandidat yang bukan petahana pada dasarnya memerlukan waktu yang lebih panjang. Aturan pembatasan kampanye karenanya cenderung berpihak pada petahana. Implikasi yang lebih buruk dari ini adalah dalam struktur internal partai, pembatasan masa kampanye bisa menimbulkan hubungan yang kurang sehat antara kandidat dari partai yang sama. Kecurigaan yang besar mudah dialamatkan ke petahana. Sedangkan antara sesama kandidat yang lain, waktu kampanye yang terlalu mepet mudah melahirkan persaingan yang tidak sehat dengan menggunakan cara apa saja.

Sekali lagi, uraian singkat ini ingin menegaskan bahwa ada masalah serius dalam cara mengatur kampanye pemilu. Aturan yang ada justru bisa menjadi sebuah ironi yang sangat besar jika aturan tersebut gagal memperhatikan beberapa implikasi negatif yang ditimbulkannya. Jika implikasi-implikasi ini tidak diindahkan, dikhawatirkan cara mengatur kampanye justru bisa mendorong praktek-praktek yang ingin dihindari seperti politik uang dan diuntungkannya partai atau kandidat yang sedang berkuasa (incumbent/petahana). Dalam jangka panjang bisa dipastikan hal tersebut akan memperparah apatisme masyarakat terhadap hiruk pikuk politik dan sudah tentu semakin menjauhkan partai atau politisi ‘dalam peran dan fungsi sesungguhnya.’

Penulis adalah anggota DPP Partai Golkar; Caleg DPR-RI No. urut 4 Dapil Jateng V (Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali); Aktivis Lingkungan dan Sosial Politik

Tulisan yang sama juga dimuat di Gatra.com

Tinggalkan Pesan dan Kesan Anda