Maunya Indonesia yang Lebih Baik, tapi Alergi Politik, Mana Bisa?

Maunya Indonesia yang Lebih Baik, tapi Alergi Politik, Mana Bisa?

Menurut hasil berbagai survei, apatisme politik rupanya bukan hanya menghinggapi kaum muda, tapi juga sebagian besar masyarakat Indonesia dari berbagai usia.

Sementara ketidakbecusan para politisi merupakan salah satu penyebabnya, apatisme skala luas ini merupakan penyakit terkini yang menjangkiti masyarakat kita, ibarat kanker, penyakit ini begitu cepat meluas bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang tak tersentuh media. Jika penyakit ini tidak disembuhkan dalam jangka panjang bukan saja politik yang akan terbengkalai, tapi bahkan nasib bangsa ini bisa ‘tergadaikan’. Penyakit yang dimaksud bernama ‘pragmatisme’. Beberapa bentuk paling nyata pragmatisme adalah sikap tidak mau repot, tidak mau direcoki atau tidak mau memikirkan nasib orang lain atau masyarakat di luar dirinya, dan yang paling memprihatinkan adalah mendominasinya sikap mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif.

Secara spesifik terkait politik, Pragmatisme tampak jelas saat menjelang pelaksanaan pemilu apapun, baik Pilkada, Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden. Secara garis besar pragmatisme ini muncul dalam bentuk berikut; Para calon pemilih umumnya enggan melihat calon pemimpin (peserta pemilu) sebagai seorang calon pemimpin yang datang dengan beberapa program politik, yang jika terpilih, akan menjadi kebijakan yang menentukan nasib masyarakat di daerah pilihannya. Para calon pemilih cenderung mengabaikan program politik dan menganggapnya “terlalu tinggi” atau “idealis” untuk diperbincangkan dan sebagai gantinya meminta sesuatu yang lain yang bersifat lebih “nyata” dan berdampak langsung kepada masyarakat (orang perorangan), bahkan tanpa harus menunggu pemilu diselenggarakan. Sesuatu yang lain tersebut tak lain dari uang, baik yang diberikan langsung kepada para calon pemilih maupun yang disumbangkan dalam bentuk pembangunan fisik, ajakan makan-makan, santunan dalam berbagai bentuk dan lain-lain yang seringkali, bahkan hampir selalu, tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyampaian program politik.

Kecenderungan seperti ini pertama-tama membuat sulit membayangkan pelaksanaan pemilu tanpa kegiatan “menghambur-hamburkan uang” oleh para kandidat. Lebih dari itu kecenderungan tersebut juga menunjukkan betapa masih sulit bagi masyarakat memahami politik sebagai proses kolektif untuk membuat keputusan bersama yang menyangkut nasib mereka sendiri. Sebaliknya masyarakat memilih jalan pintas dan gampang yakni meminta langsung uang, bantuan pembangunan fisik atau santunan dalam bentuk apapun tersebut kepada para kandidat. Dengan cara seperti ini bukan saja kebutuhan mendesak bisa segera terpenuhi, masyarakat juga tidak perlu “repot-repot” duduk berdiskusi, melakukan kegiatan kolektif untuk mengajukan tuntutan yang spesifik dan memperjuangkan secara bersama beberapa isu mendasar sebagai agenda politik.

Sikap pragmatis seperti ini berbahaya dalam dua hal. Pertama, masyarakat membiarkan dirinya menjadi mudah dibeli dan karenanya berpotensi menyuburkan berbagai praktik politik uang. Kedua, masyarakat tidak memungkinkan para (calon) pemimpin untuk belajar menjadi pemimpin yang benar yang bekerja berdasarkan program politik dan rencana kebijakan yang jelas.

Penyakit pragmatisme jelas harus segera ditanggulangi. Tapi sudah tentu penanggulangannya tidak akan berhasil jika hanya dibebankan kepada para kandidat dan politisi, yang hanya memiliki waktu kampanye sangat singkat dan karenanya tidak berpeluang membicarakan persoalan-persoalan secara lebih substantif dengan masyarakat—dalam kondisi seperti ini. Juga, pragmatisme ini tidak bisa digunakan untuk menuduh para kandidat tidak mendidik, walaupun sesungguhnya sebagian besar kandidat mengamini pragmatisme tersebut dan ikut bermain dengan pragmatisme ini sebagai jalan tol menuju kekuasaan. Sebaliknya, pragmatisme ini menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga lain juga seperti pemerintah dan KPU, lembaga pendidikan dan media massa, bahkan institusi-institusi sosial umumnya. Sebab pragmatisme pada dasarnya menyangkut kultur yang ditanam dan disemai oleh struktur sosial dan berdampak jangka panjang bagi generasi penerus negeri ini.

Sudah saatnya kita ikut andil dalam politik, bukan dalam artian bahwa semua orang harus berbondong-bondong menjadi politisi. Berpartisipasi aktif dalam memastikan bahwa kita akan benar-benar memilih kandidat secara sadar, bertanggung jawab, serta ikut mengawal program-program politik kandidat yang menyangkut kepentingan umum, menjadi point penting dalam menjamin keberlangsungan negara ini untuk semakin maju dan ‘berharga diri’.

(Dina Hidayana, S.P., M.Sc, anggota Dewan Pimpinan Pusat-Partai Golkar, Calon Anggota DPR RI 2014 Nomor Urut 4 untuk Dapil Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali)

Tinggalkan Pesan dan Kesan Anda