Politisi Perempuan: Masih Layakkah Dipilih?

(Tulisan ini dimuat di Gatra.com)

Vonis 12 tahun penjara Angelina Sondakh menambah daftar politisi perempuan di DPR yang terjerat kasus korupsi. Seberapa jauh keterkaitan skandal korupsi yang menimpa dirinya dengan kepentingan partainya secara resmi telah ditolak oleh Ketua Umum Partai Demokrat.

Sementara perkembangan lebih jauh kasus ini menarik dan penting untuk dicermati, yang juga perlu diperhatikan adalah fakta yang bersangkutan sebagai “politisi perempuan.” Fakta tersebut dengan mudahnya dapat memancing pertanyaan apakah upaya membuka jalan bagi keterlibatan politik perempuan malah memberi peluang bagi banyak perempuan di lembaga-lembaga negara seperti DPR untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi?

Bagaimana fenomena ini berkaitan dengan kelemahan-kelemahan mendasar dalam aturan kuota perempuan yang sudah diberlakukan dan dipraktikkan dalam beberapa kali pemilu? Seperti diketahui keterlibatan perempuan dalam politik telah mendapat pengakuan formal.

Setidaknya terdapat tiga macam aturan yang melegitimasi keterlibatan tersebut. Pertama, UU No. 2 tahun 2008 mewajibkan partai politik memiliki keterwakilan perempuan dalam kepengurusan pusat sebanyak 30% sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilu. Kedua, UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif mengatur keterlibatan perempuan dalam dunia politik juga sebesar 30%. Ketiga, UU No. 10 ini merupakan kelanjutan dari UU No. 12 tahun 2003 yang menetapkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam mengajukan calon-calon legislatifnya.

Sekalipun patut mendapatkan acungan jempol, aturan kuota 30% menemui banyak kesulitan pada level praktis. Ketika aturan-aturan tersebut diterapkan, persoalan utama yang menghadang partai politik adalah tidak mudah menemukan perempuan yang mau dan mampu berkiprah dalam dunia politik.

Dalam menghadapi kesulitan ini, asalkan sekedar bisa memenuhi ketentuan yang ada, partai politik dengan terpaksa menempatkan perempuan siapa saja bahkan tanpa memperhatikan kualitas dan rekam jejak yang bersangkutan. Tidak mengherankan calon yang diajukan partai dan kemudian berhasil memenangkan suara bisa jadi sejak awal sudah memiliki bibit-bibit penyalahgunaan kekuasaan.

Belum lagi jika ditambah dengan semangat pragmatisme mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam kampanye pemilu, seringkali yang terpilih dan dijagokan adalah figur-figur perempuan yang “menjual”, tapi bukan dalam konteks kapasitas politik tertentu atau kualitas kepemimpinan yang spesifik. Sudah tentu tidak semua anggota partai dan calon legislatif perempuan masuk kategori tidak memiliki rekam jejak yang jelas atau asal “menjual”.

Tapi kesulitan dalam menemukan figur yang memadai dan pragmatisme partai membuat perwakilan perempuan jenis ini tampak mendominasi. Terdapat banyak alasan mengapa partai sulit memenuhi kuota perempuan. Pertama-tama pemberlakuan aturan ini secara gegabah mengandaikan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya yang mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik sudah tersedia.

Dalam kenyataannya prejudis dan stereotip budaya, tingkat pendidikan dan kesulitan ekonomi masih kuat mendera kaum perempuan di Indonesia. Perubahan yang lebih luas dan bersifat struktural dalam rangka memperbaiki nasib perempuan di berbagai aspek kehidupan sangat diperlukan untuk memastikan keterlibatan politik perempuan secara substansial bisa terwujud.

Ironinya, dari sedikit perempuan yang sudah berhasil membebaskan dirinya dari tekanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan kualitas kepemimpinan dan rekam jejak yang memadai, jauh lebih sedikit lagi yang bersedia terjun ke dalam dunia politik. Sebagian besar sisanya, bahkan termasuk kelompok dan figur yang memperjuangkan kuota perempuan, memilih berada “diluar” dengan menjadi aktivis LSM, bertahan sebagai akademisi atau bertindak sebagai pengamat.

Karena itu kegaduhan dan hiruk pikuk kuota perempuan selama ini lebih banyak bersumber dari penonton yang berada di luar gelanggang, ketimbang berasal dari pemain di dalamnya. Selain kesulitan memenuhi ketentuan kuota, penerapan aturan ini juga mengabaikan perbedaan mendasar antara perempuan sebagai kelompok sosial dan perempuan sebagai isu.

Aturan kuota perempuan secara jelas memperlakukan perempuan sebagai kelompok sosial yang keterwakilannya selama ini sangat terbatas. Aturan ini melupakan bahwa esensi keterlibatan perempuan adalah agar isu-isu yang menyangkut kepentingan, preferensi dan/atau aktifitas hidup yang berkaitan dengan perempuan mendapat perhatian yang memadai dan berimbang.

Sebagai contoh, ada banyak fasilitas umum, seperti sarana transportasi dan kamar mandi di tempat-tempat umum yang tidak ramah perempuan. Situasi ini boleh dibilang bisa terjadi karena, diantaranya, preferensi perempuan dalam menggunakan fasilitas umum jarang atau bahkan tidak pernah menjadi bagian dari pertimbangan ketika pembangunannya direncanakan dan dieksekusi.

Harapannya, dengan menempatkan wakil perempuan preferensi perempuan akan masuk dalam proses perancangan pembangunan infrastruktur dan perumusan kebijakan-kebijakan lainnya. Dalam praktiknya, seperti diketahui, terpilihnya perempuan sebagai anggota parlemen tidak serta merta membawa dan menambah kepentingan dan preferensi perempuan dalam berbagai proses politik.

Pertama, situasi ini bisa jadi berkaitan dengan kualitas anggota parlemen perempuan, terutama yang masuk daftar caleg dan akhirnya terpilih karena semata-mata faktor bisa memenuhi kuota atau bisa “menjual”. Kedua, preferensi perempuan tidak selamanya hanya dimiliki oleh kaum perempuan. Anggota parlemen laki-laki yang memiliki kesadaran gender yang bagus bisa mengetahui dan memahami preferensi perempuan.

Ketiga, dan yang paling penting, bahkan anggota parlemen dan anggota partai perempuan yang berkualitas dengan rekam jejak yang terpuji sekalipun sering sulit mengungkapkan dan mengajukan preferensi perempuan sebagai pertimbangan karena akan menghadapi prejudis dan stereotip terhadap dirinya yang masih kuat di parlemen dan di dalam partai politik.

Faktor ketiga di atas perlu diuraikan lebih lanjut. Aturan kuota perempuan sebanyak 30% bisa berhasil membawa perempuan ke dalam parlemen dan partai politik dalam jumlah yang lebih masuk akal. Tapi aturan ini tidak bisa memastikan bahwa perempuan yang sudah berada di parlemen atau dalam partai politik akan mendapat perlakuan yang adil terutama dari sejawatnya yang laki-laki.

Sudah menjadi rahasia umum masih banyak anggota parlemen dan partai politik laki-laki yang memandang rendah sejawatnya yang perempuan, menganggapnya hanya sebagai “pemanis” atau yang lebih parah dari itu melecehkannya.

Tak heran jika sebagian besar anggota perempuan kerap diabaikan, tidak mendapat peran yang utama, dibatasi keterlibatannya dalam isu-isu penting atau dibiarkan menjalankan tugas-tugas pinggiran sejenis “seksi konsumsi” dalam kepanitian. Situasi semacam ini sangat akut dan bisa dibayangkan mempersulit bahkan semua perempuan yang sudah menjadi anggota parelemen dan partai politik untuk bersuara dan mengedepankan preferensinya.

Seperti sudah diungkap sebelumnya, munculnya beberapa UU yang mengatur secara tegas keterwakilan perempuan dalam dunia politik adalah sebuah prestasi. Sejumlah UU tersebut merupakan bagian dari tindakan afirmatif yang harus ada mengingat tekanan yang dialami perempuan sebagai kelompok sosial yang tertindas selama ini.

Perempuan sudah saatnya mendapat tempat yang layak dan peran yang bermakna dalam kehidupan politik. Tapi tanpa memperhatikan kelemahan-kelemahan yang diuraikan disini dikhawatirkan kuota perempuan 30% hanya akan melahirkan pengakuan legal formal terhadap peran politik perempuan. Sementara peran perempuan yang lebih susbtantif, yang sesungguhnya menjadi tujuan utama aturan ini, justru tidak akan pernah terwujud.

Lebih parah lagi aturan semacam ini hanya akan menghadirkan perempuan ke dalam politik tanpa mempedulikan kapasitas, kemampuan dan rekam jejak. Tidak mengherankan jika aturan kuota perempuan bisa menghasilkan banyak politisi perempuan yang terlibat berbagai skandal politik seperti korupsi.

Lebih penting lagi, ketidakjelasan kualitas kepemimpinan dan rekam jejak sejatinya tidak hanya persoalan yang menimpa politisi perempuan. Ada banyak caleg laki-laki yang dimajukan partai memiliki latar belakang pendidikan, aktivitas sosial, kemampuan berfikir atau pengalaman kepemimpinan yang sangat bisa dipertanyakan.

Ketika terpilih bisa dibayangkan akan seperti apa kualitas parlemen. Artinya, keterlibatan dalam kasus korupsi bisa menimpa politisi perempuan maupun laki-laki. Karena itu jika ada politisi perempuan seperti Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati dan lainnya, yang terlibat korupsi, sudah tentu kasus tersebut tidak bisa digunakan untuk menghujat politisi perempuan pada umumnya dan mempertanyakan aturan kuota 30%.

Justru kenyataannya jumlah politisi laki-laki yang melakukan korupsi atau terlibat dalam skandal politik lainnya jauh lebih banyak. Sekali lagi, politik dan juga berbagai aspek kehidupan lainnya jelas memerlukan kehadiran perempuan. Kesetaraan kedua gender adalah soal keadilan yang tidak bisa ditawar. Tapi kesetaraan tidak sama artinya dengan asal memenuhi kuota dengan implikasi banyak politisi perempuan yang dilibatkan karena dianggap bisa “menjual”, anak/istri/saudara “petinggi/ mantan petinggi” atau ‘semata-mata’ karena memiliki modal finansial yang kuat, misal: keluarga Saudagar.

Sebaliknya yang diperlukan adalah perempuan yang sadar peran dan fungsinya sebagai politisi. Juga, diperlukan kondisi struktural dan kultural yang berpihak pada nasib perempuan agar memungkinkan banyak perempuan memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi politisi.

Dina Hidayana, SP, MSc. Pengurus DPP Partai Golkar; Caleg DPR-RI 2014 No. Urut 4 dapil Jateng V (Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali).

One thought on “Politisi Perempuan: Masih Layakkah Dipilih?

Leave a Reply