Distrust dan Politik Biaya Tinggi

Oleh:

Dina Hidayana, S.P., M.Sc.*)

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar

Pemilu Legislatif 2014 tinggal menghitung hari, pertarungan para kandidat peserta Pemilu semakin seru. Di tengah kepercayaan masyarakat yang semakin rendah menyangkut para politisi, fakta di lapangan, masih saja keberhasilan kandidat diidentikan dengan jumlah uang/modal finansial yang dimilikinya, akankah kondisi ini terus dibiarkan?

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa seorang kandidat yang akan bertarung dalam pemilu legislatif—apalagi pemilu presiden—perlu memiliki uang dalam jumlah besar. Di tambah dengan koneksi yang luas, diyakini uang akan membawa seseorang memenangkan pemilu. Seringkali jumlah uang yang harus tersedia di luar akal sehat. Seorang caleg DPRD 2014 untuk wilayah Jateng misalnya pernah mengeluh sudah menghabiskan uang sampai lima milyar rupiah bahkan sebelum kampanye pemilu resmi yang diperbolehkan KPU dimulai. Sementara seorang caleg lainnya menghabiskan uang tidak kurang dari 500 juta hanya untuk satu event kampanye. Lebih miris lagi berapapun jumlah uang yang digelontorkan, tidak ada jaminan pasti caleg yang bertindak bak sinterklas itu akan benar-benar dipilih oleh si penerima uang. Kecuali, sudah tentu, jika caleg yang bersangkutan melakukan mekanisme paksaan dan ancaman terhadap para pemilih yang tidak dibenarkan oleh UU dan dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Sebaliknya jika seorang caleg bermodal pas-pasan (secara finansial) selalu dianggap hanya tampil sebagai “penggembira”. Atau jika seorang caleg bertahan untuk tidak menggunakan “politik uang”, termasuk memberi hadiah kepada para calon pemilih dalam wujud barang yang semurah apapun, mudah dituduh sebagai “sok idealis”. Bisa juga caleg bersangkutan dituduh “terpaksa” tidak melakukan politik uang karena memang “tidak punya uang”. Artinya, uang dalam kampanye pemilu sudah menjadi keniscayaan, diyakini sebagai tak terhindarkan. Sedangkan segelintir caleg “bersih” yang bisa menang tanpa uang dihitung sebagai kasus langka yang patut diapresiasi tapi jarang diperlakukan sebagai realitas masa depan yang harus mulai dipupuk sejak dini. Politik biaya tinggi karenanya sudah menjadi fatsun di setiap perhelatan pemilu. Fatsun ini secara salah kaprah direspon beberapa pihak dengan mengusulkan perubahan pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung menjadi pemilihan melalui lembaga perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten. Seperti yang akan dijelaskan secara lebih detail di bawah, kesalahkaprahan tersebut karena bukannya mengatasi akar masalah, yang diselesaikan cuma sindrom di permukaan.

Semuanya bermula dari rasa tidak percaya yang sangat tinggi antara caleg dengan partainya dan antara sesama caleg yang berasal dari satu partai. Sebagian caleg sulit percaya bahwa partainya akan bersikap adil dan fair kepada semua caleg. Prestasi dan pengabdian terbaik sekalipun, sebagai contoh, tidak serta merta akan berarti dukungan partai. Dalam banyak kasus hubungan dekat dengan elit partai, atau bahkan politik uang di internal partai itu sendiri, yang akan menentukan misalnya nomor urut seorang caleg. Tidak mengherankan jika sering muncul banyak keanehan ketika Daftar Calon Tetap (DCT) secara resmi diumumkan karena ada banyak caleg yang kurang pantas secara dedikasi, prestasi, pengalaman dan intelektualitas bisa menempati urutan teratas. Sedangkan caleg yang berkualitas, yang mustinya menjadi masa depan partai, terpental ke nomor urut yang lebih besar. Sudah tentu dengan peraturan yang baru nomor urut tidak lagi menentukan sepanjang seorang caleg bisa membubuhkan suara terbanyak. Tapi nomor urut, diantaranya, menunjukkan secara jelas preferensi partai dan, karenanya, bisa jadi mempengaruhi pemilih yang memilih karena kecintaan pada partai.

Di saat bersamaan saling tidak percaya antar caleg dalam satu partai juga sama tingginya. Para caleg—apalagi ditambah ketidakjelasan sikap partai—tidak benar-benar yakin apakah koleganya sesama caleg dari satu partai tidak akan menjegalnya, menggembosi masa pendukungnya atau bahkan mengkhianati kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Tidak heran jika persaingan antara caleg dari partai yang sama sering kali jauh lebih panas dan menyita lebih banyak waktu, pikiran dan tenaga. Sebagai contoh caleg nomor urut satu mudah melihat sejawatnya di nomor urut lebih bawah sebagai saingan. Sebaliknya caleg dengan nomor urut lebih besar akan memperlakukan petahana sebagai penghalang utama bagi dirinya untuk memenangkan pemilu. Ironinya para caleg dalam situasi ini sibuk memperebutkan suara partai yang sudah pasti dan bukannya bergiat menambah suara partai di luar konstituen tetap. Tidak mengherankan jika dalam beberapa kali pemilu jumlah suara partai tidak banyak beranjak karena para caleg tidak pernah secara serius memperluas dukungan partai tapi hanya berebut yang sudah ada.

Tapi yang terpenting kecenderungan distrust yang amat tinggi ini membuat kebanyakan caleg mudah terjangkiti politik uang. Praktis para caleg merasa dirinya benar-benar sendiri dan hanya dirinya sendiri saja yang akan menentukan hasil pemilu. Uang pertama-tama diperlukan karena partainya sendiri, lucunya, perlu dibeli agar mendapat dukungan. Sudah menjadi rahasia umum, misalnya, para caleg perlu menyediakan “asupan” kepada perangkat partai di tingkat daerah, cabang, ranting atau desa hanya sekedar untuk berkenalan. Uang lebih besar sudah tentu harus ada jika seorang caleg ingin memastikan perangkat partai di tingkat bawah menumpuk semua dukungan partai pada dirinya. Selanjutnya uang seringkali menjadi satu-satunya sarana untuk bersaing memperebutkan hati para calon pemilih. Banyak caleg yang menggunakan uang untuk mengalihkan dukungan atau bahkan menjelek-jelekkan caleg tertentu. Bagi caleg pendatang baru ini bisa berarti uang yang diperlukan jauh lebih banyak karena jalan yang ditempuh dari sebatas membuat para calon pemilih mengetahui keberadaan dirinya, mengenal, menerima sampai bersimpati dan mendukung sangat panjang. Bisa dimengerti jika beberapa caleg (baru) terengah-engah secara uang di tengah jalan lantaran waktu pelaksanaan pemilu masih lama sementara uang yang digelontorkan baru sebatas untuk mengumumkan dirinya sebagai caleg mungkin sudah mencapai lebih dari separuh cadangan dananya.

Tingginya distrust antara sesama caleg masih diperparah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi. Saat ini tidak banyak anggota masyarakat yang yakin bahwa caleg tertentu yang berada di dapilnya benar-benar akan memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat karenanya cenderung memaknai kehadiran caleg dan pemilu sebagai peristiwa jangka pendek yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan finansial sebanyak-banyaknya. Masyarakat diantaranya lebih tertarik dengan tawaran uang atau bantuan dana pembangunan fisik ketimbang program politik dan janji-janji kebijakan tertentu. Di lain pihak para caleg, seringkali berada dalam situasi tanpa pilihan, selain menggunakan uang. Sekalipun tidak semuanya, uang sudah menjadi password bagi seorang caleg tertentu hanya sekedar untuk sebuah kunjungan sederhana ke calon pemilih.

Artinya demokrasi di Indonesia masih akan bersama politik biaya tinggi untuk waktu yang cukup lama jika persoalan distrust yang diuraikan di atas tidak segera diatasi. Dalam hal ini yang salah bukan demokrasi sebab distrust itu sendiri tidak ada kaitannya dengan demokrasi tapi berkaitan dengan persoalan-persoalan mikro dalam tata kehidupan sehari-hari. Juga, bukan politisi dan partai saja yang bertanggung jawab atas tingginya distrust. Tapi menjadi kewajiban semua pihak (Akademisi, LSM, para Tokoh dan semua elemen masyarakat) untuk membangun kembali hubungan sosial yang berbasiskan nilai-nilai seperti resiprositas, toleransi dan moderasi yang sering kali menjadi faktor-faktor penting yang membentuk rasa saling percaya dalam masyarakat. Terkikisnya politik biaya tinggi menyimpan harapan untuk sebuah Pemilu yang sehat, berbasis program politik yang jelas, yang pada akhirnya akan menghasilkan Pemimpin-Pemimpin yang mumpuni secara kualitas dan benar-benar memiliki komitmen dalam memperbaiki negara yang sudah semakin terpuruk ini.

*Dina Hidayana adalah Pengurus DPP Partai Golkar; Caleg DPR-RI 2014 No. Urut 4 Daerah Pemilihan Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali

(Tulisan ini juga dimuat di Harian Umum JOGLOSEMAR, Jumat 24/01/2014.)

Leave a Reply