Pemimpin Tak Sekedar Harus Jujur

(Tulisan “Pemimpin Tak Sekedar Harus Jujur” oleh Dina Hidayana, S.P., M.Sc. pertama kali tayang di GATRANEWS)

Pemilu adalah mekanisme sederhana dalam demokrasi yang ditujukan untuk memilih dan menyeleksi wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Mekanisme seleksi ini diperlukan sebab dalam masyarakat modern yang kompleks, model demokrasi langsung yang memungkinkan setiap anggota masyarakat terlibat tanpa perantara dalam proses membuat kebijakan bersama, tidak mungkin dilakukan.

Wakil rakyat tidak lain dari para pemimpin yang menjalankan amanah para pemilih, menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Para pemimpin ini juga mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi konstituen dengan cara mengembangkan dan membuat UU dan kerangka regulasi yang bisa menggerakkan dan memerintahkan aparat negara bekerja dan melayani kebutuhan masyarakat. Memilih wakil rakyat, kepala daerah atau presiden karenanya tidak bisa dilakukan dengan cara memilih kucing di dalam karung.

Para pemilih wajib mengenal dan mengetahui secara pasti siapa calon pemimpin yang akan dipilih, apa latar belakangnya, seperti apa kapasitas dan keahliannya, dan program-program politik macam apa yang ditawarkannya. Tanpa informasi-informasi mendasar tersebut bukan saja para pemilih akan kesulitan menentukan pilihannya; tapi yang terpenting para calon wakil rakyat pasti akan menggunakan tawaran-tawaran yang tidak substantif dan tidak mendidik.

Tawaran tidak substantif dan cenderung membodohkan tersebut merentang dari memberikan uang tunai, uang transport atau dana bantuan untuk organisasi dan pembangunan fisik; menonjolkan wajah rupawan dan penampilan menarik; sampai aksi-aksi atraktif dan spektakular seperti bernyanyi di panggung terbuka, mempertontonkan kemampuan menyulap kepada khalayak ramai dan mempraktikkan keterampilan memasak di depan umum.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2014 rekam jejak para calon pemimpin adalah informasi paling penting yang ditunggu-tunggu. Para aktivis pro pemilu bersih dan berkualitas misalnya berkali-kali mengingatkan masyarakat untuk memeriksa secara seksama rekam jejak setiap caleg dan capres. Beberapa organisasi non pemerintah bahkan berupaya keras menyediakan informasi rekam jejak setiap caleg melalui berbagai media agar bisa diakses para pemilih dengan mudah. Bahkan urusan menyediakan rekam jejak mungkin mustinya menjadi urusan KPU supaya tidak hanya sibuk mengurusi logistik saja atau ‘sekedar’ beriklan.

Secara garis besar rekam jejak diharapkan bisa memberitahu para pemilih tingkat kejujuran seorang calon pemimpin. Jujur bukan saja berarti tidak menipu tapi yang terpenting tidak memanipulasi dan menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan pribadi seperti memperkaya diri. Jujur karenanya menjadi simbol moralitas paling tinggi yang diyakini harus dimiliki setiap caleg atau capres. Sejumlah jajak pendapat yang dilakukan dalam beberap bulan terakhir telah membuktikannya. Hampir semua (calon) pemimpin yang menempati ranking paling atas dalam jajak pendapat menjadi pilihan para responden karena kejujurannya. Selain kejujuran rekam jejak juga diharapkan bisa memberi gambaran seberapa dekat seorang calon pemimpin dengan rakyat. Kedekatan dengan rakyat pertama-tama merupakan simbolisasi kepedulian seorang calon pemimpin akan nasib para pemilihnya.

Kedekatan dengan rakyat lebih jauh menunjukkan sikap yang tidak sombong, tidak melupakan asal usulnya dan tidak semena-mena. Serupa dengan kejujuran, kedekatan dengan rakyat merupakan alasan paling penting mengapa seorang calon pemimpin dipilih. Jujur dan dekat dengan rakyat sudah sangat jelas kalau bukan dibilang wajib sifatnya. Sangat sulit membayangkan negeri ini masih harus dipimpin lagi oleh para wakil rakyat atau presiden yang korup dan otoriter. Karena itu kejujuran dan kedekatan dengan rakyat tidak hanya perlu ditemukan dalam rekam jejak seorang caleg dan capres; tapi juga perlu dibuktikan selama proses kampanye.

Sebagai contoh para caleg yang menggunakan uang dalam bentuk (modifikasi) apapun untuk mempengaruhi para pemilih adalah para calon pemimpin yang sudah gugur dengan sendirinya dari sudut pandang kejujuran. Tapi sesungguhnya jujur dan dekat dengan rakyat saja tidak cukup. Selain tidak korup dan tidak otoriter negeri ini juga memerlukan calon pemimpin yang tahu apa masalah yang sedang dihadapi masyarakatnya; bisa merumuskan masalah tersebut menjadi isu yang logis dan mudah dimengerti; dan memiliki kemampuan untuk menyediakan tawaran jalan keluar yang masuk akal. Sebab seseorang dipilih sebagai wakil rakyat atau presiden untuk menyelesaikan persoalan-persoalan riil menyangkut pendidikan, kesehatan atau prasarana fisik.

Artinya calon pemimpin yang berkualitas dan layak dipilih adalah yang memiliki moralitas (jujur dan dekat dengan rakyat) dan intelektualitas (memahami masalah dan mampu menyediakan solusi). Sebuah contoh kecil, saat ini siapapun yang akan menjadi wakil rakyat atau presiden tidak akan bisa menghindar dari (1) masuknya Indonesia ke dalam era liberalisasi ekonomi penuh di lingkup ASEAN dan (2) bencana alam yang akan terus terjadi di hampir seluruh pelosok negeri.

Sementara liberalisasi ekonomi yang sudah di depan mata dan bencana yang pasti datang sudah sangat jelas, sangat jarang ada calon pemimpin yang menunjukkan kesadarannya terhadap dua persoalan ini; apalagi menawarkan pemikirannya tentang bagaimana kedua persoalan tersebut sebaiknya dipahami dan jalan keluar seperti apa yang perlu diidentifikasi. Kejujuran dan kedekatan dengan rakyat menjadi awalan yang sangat baik, tapi keduanya masih jauh dari memadai sebagai keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk menghadapi era perekonomian bebas dan bencana alam yang pasti akan selalu datang.

Sekali lagi tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan jujur dan dekat dengan rakyat tidak penting. Sebaliknya penulis ingin menegaskan seorang calon pemimpin yang berkualitas wajib memiliki dua atribut: bermoral dan cerdas. Sudah tentu mendorong munculnya kepemimpinan yang juga cerdas saat ini bukan pekerjaan mudah. Bukan karena sulit menemukan caleg atau capres yang cerdas, tapi kecerdasan akhir-akhir ini sering memiliki konotasi negatif. Rakyat ‘seolah-olah’ tidak membutuhkan pemimpin yang “pinter” dan lebih butuh pemimpin yang “jujur” sudah semacam slogan semasa kampanye yang kelihatan benar dengan sendirinya. Jika diperhatikan lebih dalam maka slogan ini bukan saja kurang mendidik tapi menyesatkan.

Pertama, kecerdasan ditolak karena kata “pinter” sering diidentikkan dengan “minteri”. Disini kecerdasan disalahkaprahkan dan disamakan dengan sikap manipulatif. Artinya orang yang cerdas hampir identik dengan orang yang kerjanya memanipulasi atau bahkan menipu. Padahal siapapun tahu cerdas bukan seperti itu maknanya. Cerdas adalah kemampuan intelektual yang pasti dimiliki setiap orang untuk memahami dan menjelaskan lingkungan sekitarnya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Cerdas karenanya bukan menipu. Sebaliknya seorang pemimpin yang menipu adalah pemimpin yang kecerdasannya terbatas dan tidak memiliki bagasi pengetahuan yang memadai selain memanipulasi kata-kata.

Tapi, kedua, kesalahkaprahan akut ini bisa dipahami karena setidaknya dalam pemilu terakhir banyak calon pemimpin cerdas yang terpilih dalam melaksanakan wewenangnya tidak sedikit yang berperilaku korup. Kesannya menjadi kecerdasan hanya melahirkan korupsi. Disini yang perlu diluruskan adalah pemimpin melakukan korup bukan karena kecerdasannya tapi karena moralitas dan etika yang dimilikinya. Korupsi dan perilaku sewenang-wenang adalah produk dari moralitas yang buruk bukan hasil dari kecerdasan yang tinggi. Sudah tentu tidak semua pemimpin yang cerdas memiliki moralitas yang baik; sepertihalnya tidak semua pemimpin bermoral memiliki intelektualitas yang memadai.

Karena itu sudah menjadi tugas semua pihak untuk memastikan anggota legislatif dan presiden yang akan datang bukan saja jujur dan dekat dengan rakyat; tapi juga cerdas dan memiliki intelektualitas yang diperlukan untuk mengatasi banyak persoalan bangsa yang selama ini terbengkalai, sedang menghantui dan akan bertambah parah apabila salah memilih pemimpin lagi.

Dina Hidayana, pengurus DPP Partai Golkar; Caleg DPR RI 2014 Partai Golkar No. Urut 4, Jateng V, (www.dinahidayana.com)