Wakil Rakyat – Sebuah Keharusan Dan Harapan

(PENTING dibaca SEBELUM ke TPS)

Pemilu bukan kontes kecantikan atau adukegantengan; juga bukan ajang menghambur-hamburkan uang dan membeli suara; dan sejatinya bukan pula arena jegal menjegal dengan menghalalkan segala cara.

Pemilu adalah peristiwa serius,  sebuah proses memilih dan menyeleksi wakil-wakil rakyat dan atau pemimpin; yang akan mengabdi dan bekerja untuk membela dan memperjuangkan kepentingan dan preferensi konstituennya; dan siap mempertanggungjawabkan semua kinerjanya di hadapan para pemilihnya.

Pemilu merupakan bagian penting dan tak terelakan dari sistem demokrasi perwakilan. Dalam masyarakat modern, model demokrasi langsung, saat setiap orang bisa menyuarakan kepentingannyadan terlibat dalam proses pembuatan keputusan bersama secara langsung, sulit dipraktikkan.

Kompleksitas seperti besaran jumlah penduduk dan geografi menghendaki mekanisme perwakilan sebagai satu-satunya cara memastikan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembuatan dan perumusan keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif dan legitimate dengan tingkat keburukan paling sedikit.

Dalam konteks ini menjadi wakil rakyat, yakni menjadi anggota legislatif pusat maupun daerah, merupakan komponen penting dalam sistem perwakilan.

Tanpa wakil rakyat demokrasi dalam masyarakat kontemporer seperti Indonesia sulit dijalankan, kalaupun tidak mau dibilang mustahil diwujudkan.

Birokrasi, misalnya, bisa saja menjalankan kebijakan dan program tertentu yang melayani kepentingan masyarakat banyak. Tapi birokrasi melakukannya bukan karena mandat para pemilih dan menuruti kehendak rakyat, melainkan lebih berdasarkan pada hirarki kekuasaan, kalkulasi ilmiah dan/atau rutinitas pekerjaan.

Tegasnya birokrasi bukan wakil rakyat dan struktur birokrasi tidak akan pernah bisa menggantikan sistem perwakilan.

Serupa dengan itu, organisasi-organisasi masyarakat sipil juga bisa menjalankan aktivitas yang mendorong penguatan masyarakat dan langsung mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat setiap harinya.

Tapi organisasi masyarakat sipil apapun tidak beroperasi atas mandat konstituen, melainkan lebih atas idealisme atau lebih parahnya lagi atas kepentingan sesaat mengerjakan “proyek”.

Sangat sulit membayangkannya bisa menggantikan wakil rakyat, sekalipun bisa ikut memperlancar dan memperbaiki sistem perwakilan dengan cara, diantaranya, menjembatani hubungan antara wakil rakyat dan para pemilih.

Sayangnya wakil rakyat di Indonesia sebagai institusi dasar tegaknya sistem perwakilan belum memiliki kinerja yang bisa membuat lembaga terhormat seperti parlemen memperoleh penghormatan yang selayaknya lembaga tinggi negara yang berwibawa dan patut disegani.

Bisa dipahami jika buruknya kinerja tersebut membuat sementara orang berpikir negara ini mungkin tidak memerlukan wakil rakyat.

Sudah tentu ini merupakan cara berpikir yang salah kaprah. Selain tidak mungkin menghadirkan demokrasi tanpa wakil rakyat, jika ada anggota legislatif yang bermasalah tidak serta merta sama artinya dengan wakil rakyat sebagai institusi demokrasi juga bermasalah.

Tapi jika situasi ini tidak segera diperbaiki demokrasi tanpa wakil rakyat bisa menjadi ilusi yang diterima sebagai sebuah kebenaran sejarah.

Repotnya lagi proses pencalegan dan kampanye menjelang pemilu 2014, dengan pengamatan secara cepat beberapa persoalan berikut ini bisa menggambarkan kecenderungan tersebut.

Pertama, walaupun tidak semua, perhatian utama sebagian besar caleg adalah memenangkan pemungutan suara tanpa mengingat kembali maksud utama keberadaan mekanisme perwakilan dan fungsi pokok seorang anggota legislatif. Sementaara yang jauh lebih konyol adalah memenangkan pemilu dianggap sebagai tujuan utama atau bahkan satu-satunya tujuan.

Sementara “memperjuangkan kepentingan rakyat” diperlakukan sebagai pernyataan normatif dan idealis yang maknanya tidak jelas dan justeru bisa membuat seorang caleg kalah. Tidak mengherankan jika banyak caleg yang habis-habisan bertarung memenangkan diri masing-masing, termasuk menggunakan uang, taktik tebar pesona dan janji-janji pragmatik bak sinterklas.

Sebaliknya jika kampanye dialogis yang benar-benar dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menjajakan program politik yang susbtantif dicemooh sebagai idealisme yang tidak ada gunanya, terlalu memberatkan fikiran dan bahkan diejek sebagai strategi yang terpaksa dipilih para caleg dengan dana cekak.

Bisa dibayangkan jika para caleg jenis ini yang terpilih maka keterpurukan institusi wakil rakyat di negeri ini akan terus berlanjut.

Tapi, kedua, kalaupun para caleg menyadari menang pemilu bukan segala-galanya dan mewujudkan kepentingan konstituen adalah hal yang lebih penting, terdapat kesalahkaprahan serius dalam hal memaknai “mewujudkan kepentingan para pemilih”.

Para caleg ini sering memberikan atau setidaknya berjanji akan memberikan beberapa layanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur fisik dan jaminan sosial yang langsung menyentuh kepentingan para pemilih.

Persoalannya, jika terpilih nanti para caleg bukan akan menjadi bagian dari dinas PU yang membuat jalan dan jembatan atau dinas sosial yang menyediakan santunan pendidikan dan kesehatan.

Para caleg akan menjadi perancang dan pembuat UU dan regulasi yang mustinya untuk memastikan birokrasi sebagai tempat beradanya dinas PU, dinas Sosial dll bisa bekerja sesuai kepentingan dan kebutuhan konstituennya. Artinya, para caleg sejenis ini seharusnya melamar untuk bekerja di dinas PU atau dinas sosial dan bukan mengikuti proses pemilu untuk menjadi anggota legislatif.

Ketiga, beberapa caleg sepertinya berupaya atraktif dalam memilih cara berkampanye. Beberapa bermain sulap, masak bersama, mengadakan pengobatan massal, menawarkan pijatan untuk konstituen, mengajak senam aerobik atau sekedar bernyanyi, dangdutan dan joget dengan para calon pemilih.

Sudah tentu sebagai strategi mendekati rakyat cara-cara atraktif tersebut mungkin boleh dicoba. Tapi yang lebih penting lagi setelah berhasil didekati dengan sulap atau dangdutan para caleg harus segera beralih ke substansi kampanye, yakni menjaring aspirasi dan menawarkan program politik.

Celakanya jika sulap dan dangdutan diperlakukan sebagai susbtansi dengan tujuan membuat konstituen senang dengan caleg bersangkutan tanpa harus ada sikap kritis atau tuntutan-tuntutan kepentingan yang riil, terkait kemampuan si caleg dalam mengatasi permasalahan negeri.

Sudah pasti negeri ini tidak berharap memiliki wakil rakyat yang pandai bernyanyi atau trampil aerobik. Karena tugas mulia wakil rakyat adalah berdebat dan berdiskusi tentang haluan dan tujuan negara yang sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.

Sekali lagi tulisan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali arti penting pemilu dan wakil rakyat bagi keseluruhan bangun sistem demokrasi perwakilan. Masyarakat karenanya perlu memahami betul bagaimana memilih dan memilah caleg yang bisa mengembalikan kewibawaan institusi wakil rakyat.

Sudah tentu ketiga kecenderungan buruk di atas tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para caleg. Sering kali masyarakat pun lebih suka diajak hura-hura; makan-makan, dangdutan dan tawaran uang transport. Tapi pendidikan politik adalah salah satu tugas yang tidak terelakkan bagi para caleg.

Berkampanye dengan tiga cara di atas bukan saja bertentangan dengan semangat demokrasi perwakilan tapi juga tidak mendidik para pemilih dan justeru ikut menjerumuskan lebih dalam.

Sudah saatnya negeri ini memerlukan calon anggota legislatif yang memiliki visi dan misi yang jelas, detail dan mudah dipahami. Kampanye yang benar-benar dialogis tidak lagi sekedar kata-kata atau kamuflase untuk bagi-bagi uang, tapi ajang tukar pendapat dengan masyarakat tentang persoalan-persoalan riil yang tengah dihadapi dan beberapa kemungkinan kebijakan di level nasional maupun daerah yang perlu segera diperhatikan.

Kedekatan caleg dengan konstituen menjadi prasyarat penting. Tapi kedekatan yang dimaksud tidak dalam arti domisili, dangdutan bareng atau asal “srawung”, melainkan kedekatan dalam maknakemampuan berempati dan menyelami secara mendasar persoalan dan kebutuhan para calon pemilih.

Memperbaiki hulu dari kompleksitas masalah negeri,dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin yang tepat, menjadi tanggung jawab bersama agar parlemen, pemerintahan dan lembaga yudikatif kembali dalam fungsi mulianya.

Harapan kita bersama agar negeri ini tidak terus terbelenggu dalamadagium ‘selalu jatuh ke lubang yang sama’, akibat ketidakpedulian dan ketidaktahuan cara menentukan pilihan terhadap para calon-calon pemimpin negeri, yang dalam jangka panjang sangat berdampak serius terhadap semakin terpuruknya negeri yang kaya akan sumber daya ini.

Tulisan “Wakil Rakyat – Sebuah Keharusan Dan Harapan” oleh Dina Hidayana, S.P., M.Sc. pertama kali tayang di Bisnis.com

Leave a Reply