PEMIMPIN dan KRITIK

(Oleh: Dina Hidayana)

Pemimpin dan kritik memiliki hubungan yang erat. Seringkali kualitas seorang pemimpin sangat ditentukan oleh sikap dan cara pemimpin yang bersangkutan menghadapi dan memperlakukan kritik. Seorang pemimpin yang baik dalam hal ini bukan dilihat dari sederet gelar akademik mentereng, juga bukan dari gaya dan perilaku politik yang merakyat. Pemimpin yang baik adalah jenis yang bisa dikritik, tidak mudah memperlakukannya sebagai serangan pribadi dan selalu memperhatikan substansi kritik, serta menjaga dan membiasakan kritik sebagai budaya politik paling berharga yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan.

Kritik adalah ungkapan tidak setuju yang bisa muncul karena perbedaan pendapat, kepentingan, cara pandang atau nilai-nilai. Dalam masyarakat modern yang sangat majemuk seperti Indonesia, kritik adalah sebuah kewajaran karena ia menegaskan kekayaan perbedaan dan keberagaman budaya. Jika kritik tidak muncul dalam masyarakat seperti ini ada beberapa hal yang bisa dicurigai. Diantaranya terdapat dominasi satu pandangan atau kepentingan yang tidak memungkinkan munculnya pendapat dan suara yang berbeda; atau masyarakat kebanyakan yang beragam tersebut tidak peduli dan bersikap apatissehingga merasa tidak perlu mengungkapkan pandangannya yang berbeda; atau lebih parah lagi masyarakat yang punya pandangan berbeda hanya tidak mau repot saja dan menerima begitu saja pandangan orang lain.

Tapi kritik juga memiliki fungsi lain yang sangat penting. Kritik yang selalu ada dan menjadi kebiasaan yang dipraktekkan secara lumrah memungkinkan kontrol dan pengawasan diantara sesama warganegara maupun antara masyarakat dan pemimpinnya. Sejak setiap orang berhak dan sebaiknya dianjurkan untuk mengkritik, sesama anggota masyarakat lainnya atau seorang pemimpin tidak mungkin akan memimpin dengan sewenang-wenang, yakni dengan hanya mengikuti ide dan pemikirannya saja. Karena warganegara yang lain atau pemimpin yang bersangkutan tersebut sadar bahwa ide dan pemikirannya tidak serta merta akan disetujui oleh orang lain. Karena itu pemimpin yang hidup dan memimpin dalam masyarakat yang sadar kritik akan menjadi pemimpin yang mudah dikendalikan (oleh rakyat) dan tidak mudah terjerumus ke dalam perilaku otoriter.

Saat ini hampir sulit menemukan seorang pemimpin yang berani mengumumkan dirinya sebagai anti kritik. Sebaliknya semua pemimpin, dengan latar belakang dan gaya kepemimpinan apapun, akan selalu berusaha sekuat tenaga menunjukkan kalau dirinya terbuka bagi kritik. Sebab keterbukaan seperti itu lah yang dewasa ini menjadi ukuran berkualitastidaknya seorang pemimpin. Walau demikian tidak berarti dunia pada umumnya dan Indonesia lebih khususnya telah hidup di masa keemasan pemimpin-pemimpin yang cinta kritik. Sesungguhnya yang terjadi adalah sikap anti kritik yang diperlihatkan para pemimpin masih sangat kental, hanya saja ditampilkan dalam bentuk yang tidak dikenali, apalagi jika sudah dibumbui klaim-klaim cinta kritik melalui iklan atau media lainnya. Berikut ini adalah beberapa bentuk sikap membunuh kritik seorang pemimpin yang sangat berbahaya karena sering gagal dikenali sebagai sikap anti kritik.

Pertama, kebiasaan paling umum pemimpin dewasa ini adalah mengklaim dirinya sebagai paham keinginan rakyat, pembawa suara wong cilik atau bahkan (lahir dari) rakyat itu sendiri. Pemimpin ini dengan mudah akan mengatakan bahwa sepanjang suaranya identik dengan suara masyarakat, maka pendapatnya adalah pendapat setidaknya mayoritas yang sulit dibantah. Sikap seperti ini mudah dipatahkan dengan dua cara. Pertama, sangat sulit membayangkan seorang pemimpin misalnya bisa memahami bahkan secara umum saja isi kepala dan keinginan ratusan juta warganegara yang dipimpinnya. Belum ada teknologi modern yang bisa digunakan untuk itu. Karenanya demokrasi mengajarkan kita untuk membiarkan rakyat itu sendiri bicara bukan pemimpin yang mengklaim dirinya mengetahui apa keinginan rakyat. Kedua, rakyat itu sendiri tidak pernah tunggal. Mewakili suara rakyat seharusnya dipahami sebagai mewakili kemajemukan dan karenanya mewakili silang pendapat. Pemimpin yang baik bukan tampil hanya dengan satu suara atau pendapat yang diklaim sebagai suara masyarakat. Tapi pemimpin yang memungkinkan semua pendapat yang berbeda, yang saling mengkritik, bersinergi membentuk keputusan bersama.

Kedua, seorang pemimpin juga sering membuat keputusan dengan mengatasnamakan profesionalisme dan keahlian (didukung ‘pakar’). Maksudnya, jika sebuah kebijakan diambil dengan cara yang demikian maka (di anggap) kebijakan ini sudah teruji dengan sendirinya dan, karenanya, tidak memerlukan kritik. Bahkan kritik sering diperlakukan sebagai sikap ketidaktahuan, sikap orang-orang yang tidak paham bidang keahlian yang spesifik atau keterampilan profesional yang sudah teruji. Lagi-lagi sikap kepemimpinan yang kelihatannya wajar dan terpuji ini memiliki nuansa anti kritik yang sangat kuat. Pertama, profesionalisme dan keahlian sekalipun tidak bebas dari perbedaan pendapat dan sudut pandang. Mengandaikan profesionalisme dan keahlian sebagai sesuatu yang sudah final bukan saja sikap yang tidak profesional dan tidak ilmiah itu sendiri, tapi upaya sederhana untuk menutup sikap kritik dan skeptis secara berulang-ulang yang malah menjadi roh ilmu pengetahuan. Kedua, seorang profesional dan seorang ilmuwan tidak pernah bebas nilai, dan karenanya selalu memiliki kepentingan, disadari atau tidak, diakui atau tidak. Karena itu mengatasnamakan profesionalitas dan keilmiahan untuk menutup jalan bagi pendapat yang berbeda bukan saja sikap anti kritik, tapi juga upaya sederhana melanggengkan kepentingan tertentu.

Tapi, ketiga, tidak ada yang lebih parah dari moralisasi yang sering dilakukan seorang pemimpin. Dalam hal ini sikap anti kritik tidak kelihatan karena pemimpin yang bersangkutan mengajak pemilih atau masyarakat untuk melihat dunia dalam kacamata moral, antara yang baik dan buruk. Dalam dunia seperti ini pilihannya hanya satu dan bersifat zero-sum-game: apakah memilih “kebaikan” atau “kejahatan” dan tidak bisa kedua-duanya sekaligus. Strategi sederhana ini membunuh kritik karena setiap sikap yang sekedar berbeda saja akan dengan mudah dituduh sebagai mewakili “kejahatan” atau “tidak mendukung kebaikan”.

Lebih dari itu, masa depan negeri (tampak) menjadi sangat mencemaskan ketika seorang pemimpin, selain cara-cara di atas, cenderung menghindari kritik dengan tidak pernah (bisa) merespon pertanyaan-pertanyaan substantif atau lebih parahnya merespon dengan ‘dagelan’ yang tidak lucu. Respon atau strategi yang terakhir ini sejatinya sangat mencederai dan melukai rakyat yang telah ‘membayar SANGAT mahal’ para pemimpin dengan darah dan air mata, tetapi hanya memperoleh “semacam srimulat di tengah pasar’ yang sama sekali tidak menghibur, alih-alih menyelesaikan persoalan/menjawab kritik.

Teknik-teknik sederhana membunuh kritik yang diuraikan secara singkat di atas saat ini sudah menjadi praktik yang lumrah dan kerap tidak disadari. Jika teknik anti kritik ini tidak diberantas maka masyarakat modern seperti Indonesia akan terjerembab ke dalam suasana otoriter ketika kritik tidak dimungkinkan. Bagi para pemimpin kontemporer, sikap anti kritik adalah sesuatu yang kontraproduktif. Sikap tersebut bukan saja bertentangan dengan hakekat masyarakat yang majemuk, tapi juga yang terpenting mereka sadar kritik tidak akan pernah bisa dibungkam dengan cara apapun.

Bagaimana posisi Pemimpin (baru) kita terkait KRITIK? Sejatinya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi tidak bisa selamanya dimanipulasi. Rakyat (dengan kejernihannya) pada akhirnya bisa menilai dan akan mengambil sikap terhadap pemimpin yang tidak bisa di kritik. Semoga negeri ini tidak terjerembab ke dalam jurang kepemimpinan diktator-otoriter dan anti demokrasi. (DH)

Leave a Reply