KONTROVERSI REGULASI TEMBAKAU

(Oleh: Dina Hidayana)*

(telah dimuat di Harian Umum SOLOPOS, tanggal 1 Juni 2015)

Hampir 30 tahun, setiap tanggal 31 Mei- negara-negara yang tergabung sebagai anggota organisasi World Health Organization (WHO)- termasuk Indonesia, memperingati HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA. Namun tampaknya, Indonesia belum beranjak jauh dari substansi perdebatan terkait kontroversi pemanfaatan salah satu komoditi unggulan tersebut. Para Legislator DPR-RI periode 2014-2019 pun tak mau tinggal diam, RUU Pertembakauan telah dikumandangkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 yang secara khusus disebutkan sebagai upaya perlindungan terhadap petani tembakau nasional.

Regulasi tentang tembakau selalu menimbulkan sikap pro dan kontra. Sekalipun menjadi salah satu komoditi andalan, membawa banyak keuntungan ekonomi, regulasi tentang tembakau juga perlu dibicarakan dalam kerangka dampak kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mengiringinya. Tulisan pendek berikut ini hendak mengedepankan beberapa persoalan yang menyangkut produksi tembakau terutama yang berkaitan dengan industri rokok.

Bagi para pendukungnya, tembakau dan industri rokok sangat perlu untuk dipertahankan. Sebab keduanya merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. Mempertahankan dan melindungi produksi tembakau dan rokok sama artinya dengan memastikan pemasukan negara yang besar dari sektor pajak. Selain itu tembakau dan industri rokok juga menciptakan lapangan kerja yang tidak sedikit. Menutup aktivitas produksi kedua komoditi ini bisa berdampak pada kehilangan lapangan pekerjaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Akhirnya merokok sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Melarang merokok karenanya sulit atau bahkan mustahil dilakukan dalam masyarakat yang sudah menerimanya sebagai tradisi turun temurun.

Pertama, masyarakat Indonesia, terutama kelompok yang tidak tergantung secara langsung pada produksi tembakau dan rokok dan yang menerima efek negatif dari “tradisi merokok”, perlu mengetahui secara pasti dan detail seperti apa “sumbangan besar” produksi kedua komoditi ini terhadap pendapatan negara. Agar tidak menjadi mitos atau klaim sepihak yang tidak berdasar, perlu ada transparansi kontribusi sektor tembakau dan industri rokok dalam, misalnya, total penerimaan pajak tiap tahun.

Transparansi memiliki beberapa manfaat. Transparansi diantaranya akan menjawab pertanyaan mendasar apa betul tembakau dan rokok adalah industri penting yang pantas dipertahankan dari segi total pendapatan negara. Transparansi juga akan menunjukkan dengan pasti bahwa pembelaan terhadap kedua sektor produksi yang terjadi selama ini benar-benar untuk membela keuntungan negara (termasuk khususnya keuntungan yang diterima petani tembakau) dan bukan untuk membela kepentingan segelintir pemimpin dan pejabat yang diuntungkan secara pribadi melalui praktek-praktek tidak terpuji seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kedua, jika pendapatan negara dari sektor tembakau dan industri rokok mencatat jumlah yang cukup signifikan, pertanyaan selanjutnya yang perlu segera dijawab adalah: apakah jumlah tersebut sebanding dengan efek negatif yang ditimbulkan produksi kedua komoditi ini. Sudah tentu efek negatif yang perlu menjadi perhatian adalah dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pengguna tembakau dan rokok; dan yang lebih penting lagi dampak buruk kesehatan yang diderita oleh kelompok masyarakat yang sering disebut-sebut dengan istilah “perokok pasif.” Apakah sedemikian pentingnya tembakau dan rokok sehingga negara dan masyarakat boleh menomorduakan arti penting kesehatan?

Lebih dari itu apakah ada rancangan kompensasi dari pendapatan negara yang dihasilkan dari produksi tembakau dan rokok dalam rangka menimalisir atau bahkan mencegah munculnya efek negatif terutama di bidang kesehatan? Sebagai contoh, berapa persen dari pendapatan yang berasal dari kedua sektor ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang menderita gangguan kesehatan atau sakit parah akibat rokok? Berapa banyak yang dialokasikan dari pendapatan negara yang bersumber dari tembakau dan rokok untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan dan mendisiplinkan para pengguna tembakau dan rokok agar tidak mengganggu dan bahkan sebetulnya tidak membahayakan kelompok masyarakat lain yang tidak mengkonsumsi kedua komoditi tersebut? Apakah ada upaya merancang regulasi yang setara yang bisa memastikan para pengguna tembakau dan rokok tidak membahayakan kesehatan kelompok yang tidak mengkonsumsinya?

Ketiga, sekalipun menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa sesungguhnya peraup keuntungan terbesar dari produksi tembakau dan rokok. Para pekerja sudah tentu mendapat pekerjaan dan gaji dari aktivitas produksi di kedua sektor ini. Tapi sudah tentu keuntungan yang diperoleh pengusaha-pengusahanya jauh lebih besar. Artinya, lebih dari sekedar membela pekerja dan petani di kedua sektor ini, membela produksi tembakau dan industri rokok juga menjustifikasi keuntungan yang diperoleh para pengusaha tembakau dan rokok. Dengan kondisi perlindungan buruh dan petani yang masih belum cukup memuaskan, pembelaan terhadap produksi tembakau dan industri rokok jika tidak berhati-hati bisa berujung pada pelestarian ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang selama ini menguntungkan para pemilik modal di kedua sektor tersebut. Termasuk didalamnya adalah pemodal asing yang perlahan-lahan mulai menancapkan kukunya dalam industri rokok nasional.

Keempat, seperti yang sudah disinggung di atas, merokok sering dibela sebab aktivitas ini dianggap sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Mempertahankan industri rokok bisa sama artinya dengan menjaga tradisi yang sudah turun temurun. Hal penting yang perlu pertama-tama dipersoalkan adalah: sejak masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan berbagai latar belakang etnis yang berbeda, merokok tergolong dalam budaya etnis yang mana? Apakah ini merupakan klaim sepihak atau sudah melalui studi yang mendalam tentang budaya Indonesia?

Yang jauh lebih penting adalah budaya masyarakat Indonesia dalam pengertian tradisi yang sudah berlangsung turun temurun berjumlah ribuan atau bahkan jutaan. Tapi sangat penting untuk dicatat bahwa tidak semua tradisi perlu dipertahankan, baik yang berasal dari pengalaman sejarah masyarakat Indonesia maupun dari masyarakat lain di dunia. Umumnya diketahui tradisi yang menghambat kemajuan, atau membahayakan, atau melanggar hak-hak asasi manusia tidak akan dipertahankan. Sebaliknya tradisi-tradisi semacam ini dijadikan bahan peringatan dalam sejarah bangsa agar kesalahan yang serupa tidak diulang oleh generasi yang akan datang.

Dengan lain perkataan, mengatakan merokok adalah tradisi turun temurun adalah satu hal; mempertahankan tradisi ini adalah sesuatu hal lain yang sama sekali tidak ada kaitannya. Maksudnya sebagai tradisi, merokok tidak serta merta harus dijaga dan dipertahankan. Apalagi jika merokok masuk dalam kategori tradisi yang mengganggu dan membahayakan. Tradisi semacam ini justru perlu ditinggalkan dan dijadikan bahan peringatan untuk tidak dipraktekkan lagi oleh para generasi penerus.

Tegasnya, penulis ingin mengatakan, terlepas dari semua keuntungan ekonomi produksi tembakau dan industri rokok, yang sebetulnya masih perlu dipertanyakan, persoalan yang berkaitan dengan keduanya jauh lebih serius. Negara sesungguhnya tidak perlu mempertahankan aktivitas produksi yang membawa banyak efek negatif. Negara dan para pemimpin bangsa ini seharusnya mengambil inisiatif untuk mendorong lahirnya produksi dan industri yang jauh lebih kreatif dan membuka jalan bagi kemajuan dan kemakmuran sekaligus menciptakan lapangan kerja tanpa perlu diembel-embeli dengan kontroversi dan resiko yang tidak perlu seperti memakmurkan industri rokok. Kecuali bahwa pemanfaatan produksi daun tembakau dimaksudkan sebagai industri positif dan strategis, misalnya, pengembangan ekstrak senyawa obat-obatan berbahan baku tembakau untuk mengatasi jenis penyakit berbahaya tertentu—sebagaimana hasil penelitian bidang kedokteran terbaru. Atau misalnya kemungkinan lain menjadikannya sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta manfaat-manfaat lain yang perlu terus digali. Jika ini yang dilakukan maka keberadaan tanaman tembakau sebagai salah satu potensi devisa menjadi sangat relevan dan perlu dipertimbangkan untuk semakin dikembangkan. Melindungi petani tembakau karenanya tidak sama artinya dengan mempertahankan industri rokok.

Leave a Reply