Parpol, Pemerintah, dan Demokrasi

Oleh Dina Hidayana

Partai politik (parpol) tak terelakkan merupakan elemen penting dalam demokrasi. Lembaga ini menjalankan beberapa fungsi mendasar yang memungkinkan kedaulatan rakyat bisa terwujud. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya agregasi dan artikulasi kepentingan, rekrutmen politik, pembuatan kebijakan dan fungsi kontrol dan pengawasan. Tapi, peran kunci ini sangat tergantung pada bagaimana parpol diperlakukan dalam suatu negara. Jika ruang gerak parpol dibatasi dan diatur; atau keberadaan parpol secara sistematis dan terus-menerus digambarkan sebagai ‘tidak becus’ melalui berbagai macam bentuk propaganda; maka semua fungsi mendasar di atas tidak akan bisa dijalankan. Alhasil, demokrasi menjadi taruhannya dan kedaulatan rakyat gagal diwujudkan.

Dalam konteks ini kontroversi yang muncul seiring ketegangan internal yang dialami Partai Golkar (PG) pasca Munas Bali patut dicermati secara serius dan didiskusikan secara bernas. Kontroversi muncul terutama karena sikap pemerintah, yang terburu-buru dan tidak netral. Tapi, persoalan sesungguhnya bukan sebatas sikap pemerintah yang salah kaprah.

Yang lebih penting diperhatikan, implikasi politik yang ditimbulkan atas ‘sikap pemerintah’ terhadap bagaimana sebuah parpol seharusnya diperlakukan. Implikasinya, legitimasi sebuah parpol dianggap bersumber pada dukungan atau keabsahan yang diputuskan pemerintah. Ini adalah sebuah kesalahkaprahan serius yang berdampak buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Pertama, pada dasarnya dalam alam demokrasi parpol dibentuk berdasarkan kehendak dan inisiatif masyarakat yang memiliki kepentingan, preferensi dan ide-ide sama. Parpol menjadi semacam instrumen masyarakat untuk terlibat secara terstruktur dan beradab dalam proses politik. Parpol tidak akan muncul atau akan hilang dengan sendirinya jika tidak ada lagi anggota masyarakat yang menginginkannya atau memberi dukungan dan kepercayaan. Karena itu, legitimasi parpol bersumber pada dukungan masyarakat atau pemilihnya; bukan pemerintah. Legitimasi parpol akan tampak, misalnya, dari hasil pemilu; bukan dari keputusan pemerintah yang berkuasa.

Sebaliknya jika legitimasi parpol bergantung pada dukungan dan keputusan absah pemerintah, maka parpol berhenti sebagai instrumen yang merepresentasikan kehendak masyarakat yang membentuknya. Partai akan menjelma sebagai proxy kepentingan pemerintah. Akibatnya, fungsi-fungsi dasar yang perlu dijalankan parpol dalam rangka demokrasi akan terkebiri karena tunduk atau setidaknya dipengaruhi kepentingan pemerintah yang berkuasa. Artinya, alih-alih melakukan kontrol dan pengawasan, parpol justru bisa menjadi ‘bemper’ untuk melemahkan kritik dan oposisi.

Dalam konteks ini, status keabsahan yang biasanya dikeluarkan pemerintah terhadap eksistensi parpol seharusnya tidak lebih dari pernyataan formal terhadap dukungan masyarakat dan pemilih. Keabsahan – bukan dan tidak bisa – diperlakukan setara dengan legitimasi. Pada prinsipnya legitimasi ditentukan para pemilih dan simpatisan partai. Keabsahan adalah stempel legal terhadap dukungan tersebut.

Karena itu, mengidentikkan legitimasi dengan keabsahan berdasarkan keputusan pemerintah, bukan saja mem-by pass kehendak masyarakat pemilih; tetapi juga meniadakan asas demokrasi dalam memperlakukan partai. Keputusan pemerintah dan proses hukum praktis menggantikan kedaulatan rakyat dan proses-proses politik mendasar seperti pemilihan, deliberasi dan debat publik. Dalam kondisi seperti ini, upaya menekankan arti penting keabsahan yang diberikan pemerintah justru membuka jalan bagi kecenderungan menjauhkan parpol dari konstituennya. Para aktivis parpol akan dengan mudahnya melihat upaya mendekati dan mempengaruhi pejabat pemerintah sebagai strategi yang jauh lebih penting ketimbang membangun interaksi yang susbtantif dengan masyarakat dan pemilih.

Kedua, parpol merupakan salah satu elemen kunci dalam masyarakat politik. Parpol menjalankan beberapa fungsi yang memungkinkan masyarakat politik secara keseluruhan bisa beroperasi sebagaimana mestinya dalam sebuah kehidupan demokrasi yang ideal. Tindakan menempatkan keabsahan berdasarkan keputusan pemerintah sebagai sumber legitimasi yang mengebiri partai secara tidak langsung juga mengacaukan fungsi dan peran masyarakat politik.

Yang jauh lebih mendasar, masyarakat politik (seperti sipil, ekonomi dan birokrasi/pemerintah) merupakan arena independen. Pemilahan tugas, peran dan wewenang antara masyarakat politik dan arena lainnya wajib ada. Ini bukan saja sejalan dengan karakter masyarakat modern yang bertumpu pada spesialisasi dan diferensiasi berdasarkan keahlian dan keterampilan; tapi juga untuk mencegah bertumpuknya kekuasaan di salah satu arena. Bahkan dalam bentuk yang ideal, hubungan antar-keempat arena seharusnya berdasarkan mekanisme check and balance untuk memastikan kekuasaan politik yang sah, tidak berubah menjadi tirani.

Selain mengacaukan fungsi dan peran masyarakat politik, menganggap legitimasi parpol bersumber pada keputusan pemerintah, merusak prinsip dasar demokrasi (division of power). Anggapan ini dengan jelas membenarkan intervensi pemerintah dalam arena yang bukan menjadi urusan dan wewenangnya. Kekuasaan karenanya akan bertumpuk di tangan pemerintah dan mengganggu keseimbangan antar-empat arena demokrasi.

Ketiga, akhirnya menyerahkan pemerintah untuk memutuskan legitimasi parpol membangkitkan tabiat lama di Indonesia yang menjadi salah satu sebab matinya demokrasi. Dengan menyerahkan segala sesuatu kepada pemerintah, tabiat ini akan mendorong pemerintah cenderung mendominasi dan otoriter. Inisiatif dan independensi masyarakat jadi sulit berkembang karena terus menerus diabaikan.

Sudah tentu pemerintah harus tetap aktif dan wajib menjalankan fungsi-fungsi mendasar pelayanan publik, perlindungan terhadap kelompok marginal dan penjaga ketertiban. Semua kewajiban ini harus diwujudkan dalam kendali dan kehendak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Ketiga hal di atas menunjukkan bahwa kontroversi PG hanyalah puncak dari gunung es permasalahan parpol di Indonesia. Permasalahan-permasalahan ini sangat mendasar, perlu dicermati dan ditanggapi secara tepat, demi masa depan demokrasi di negeri tercinta. ***

Penulis adalah staf ahli

FPG DPR RI 2014-2019, Wasekjen SOKSI.

(telah dimuat di Harian SUARA KARYA hari Senin, tanggal 18 Januari 2016)

Leave a Reply